DIALEKSIS.COM | Aceh - Penerapan Pergub Aceh No. 15 Tahun 2024 memicu kritik tajam dari kalangan tenaga kesehatan, terutama terkait kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Jasa Pelayanan. Kebijakan ini dianggap tidak mencerminkan penghargaan yang layak atas dedikasi tenaga medis yang senantiasa siap mengabdi selama 24 jam non-stop. Kebijakan tersebut menyisakan kesan bahwa apresiasi terhadap profesionalisme dan kerja keras tenaga kesehatan belum diakomodasi secara optimal.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Forum Pawang Aceh (FPA) mendorong pemerintah Aceh untuk segera merealisasikan regulasi perlindungan satwa liar dan penanganan dampak interaksi negatif satwa dan manusia di Aceh. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani telah mengamanatkan strategi perlindungan petani dapat dilakukan melalui fasilitas Asuransi Pertanian.

Sejak tahun 2015, produk Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) ini sudah meng-cover risiko-risiko yang dihadapi oleh petani dan peternak di Indonesia. Penyediaan subsidi premi asuransi pertanian oleh Pemerintah (APBN) sebesar 80 persen turut pula memberikan akses kemudahan petani dan peternak untuk memperoleh pertanggungan sebesar Rp. 6.000.000 (padi) dan 10.000.000 (ternak sapi/kerbau)

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Peraturan Gubernur Aceh (Pergub) Nomor 47 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembebasan/Keringanan PKB dan BBNKB Kedua Serta Pajak Progresif pada situasi Pandemi Covid-19 atau Pergub PKB ini menjadi perbincangan serius di masyarakat.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI telah menyetujui usulan Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh tentang Laporan Pertanggunng Jawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2020.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terus melakukan berbagai strategi dalam rangka menciptakan daya tarik investasi di daerah, salah satunya melalui penyusunan rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tata Cara Sewa Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Aceh untuk Kegiatan Usaha dengan Karakteristik Tertentu. Rancangan pergub tersebut yang melibatkan tenaga ahli dari akademisi dan tim pembahas dari berbagai instansi telah melalui beberapa tahapan pengkajian teknis dan uji akademis, dan hari ini dilakukan tahapan uji publik melalui FGD dengan mengundang para pelaku usaha sebagai pihak yang berkepentingan.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Seluruh pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh dan kabupaten/kota se Aceh setuju dengan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Peningkatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Aceh. Pergub itu dinilai bisa menjadi payung hukum bagi petugas di seluruh Aceh untuk menegakkan aturan terkait kedisiplinan masyarakat dalam rangka menghindari penyebaran covid-19 di Aceh.